Faktor-faktor yang mempengaruhi perlunya Reward and Punishment

Faktor Internal

Birokrat menjadi faktor penentu selain system dan kebijakan yang telah diterbitkan. Banyak orang akan mengatakan, pada akhirnya SDM lah yang menjalankan system tersebut. Banyak Aspek dari keterpurukan birokrasi di Indonesia semuanya bermuara pada SDM. Indikasi rendahnya SDM setidaknya tercermin dari tiga hal, yakni kesejahteraan, reward (penghargaan) dan punishment (sanksi).

Sistem gaji pegawai negeri sipil (PNS) seringkali diperdebatkan karena saat ini khalayaknya mentahbiskan gaji sebagai penunjang prestasi kerjanya. Penggajian belum tegas menimbang aspek tingkat pendidikan, prestasi, produktivitas dan kedisiplinan yang dituntut organisasi.

Pada tingkat structural yang sama, pegawai dengan produktivitas tinggi dan rajin dengan PNS yang malas dan tidak produktif dipastikan akan mendapat gaji sama jika masa golongan, masa kerja dan ruang pangkat yang sama. Bahkan untuk tunjangannya pun berbeda tipis.

Pegawai di jajaran sebuah Departemen mendapat insentif, namun besarnya tidak sebanding dengan tingkat pengeluaran. Usaha meningkatkan kesejahteraan pegawai telah dilakukan pada awal tahun 2006 ini dengan memberi tunjangan umum bagi PNS yang tidak menerima tunjangan jabatan structural maupun fungsional. Dari nilai gaji yang sedemikian, dalam jangka waktu yang panjang dapat menurunkan semangat, etos kerja dan disiplin kerja terhadap pegawai yang produktif dan rajin. Budaya dan pola piker memanfaatkan setiap kesempatan melakukan tindakan yang tidak jujur, asal dilaksanakan dengan hati-hati, tidak terlalu besar dan mencolok, serta dapat dipertanggungjawabkan bersama kepada pengawas sudah menjadi hal biasa terjadi dalam urusan birokrasi saat ini.

Faktor Eksternal

Selain aspek internal di atas, kinerja birokrasi sangat dipengaruhi oleh aspek eksternal berupa lingkungan pemerintahan, dalam hal ini terkait dengan system politik yang ada. Selain itu dinamika hubungan antar negara dan kemajuan teknologi informasi. Sistem politik dan pemerintahan negeri ini sangat mempengaruhi birokrasi di dalamnya seiring berjalannya reformasi politik, berdampak pada pengelolaan pemerintahan yang mempengaruhi peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan. Untuk mendobrak kelemahan pelayanan birokrasi, harus ada kesadaran masyarakat akan hak-haknya. Pajak yang mereka bayar selama ini dapat menjadi tuntutan agar mendapat pelayanan publik yang lebih baik, lebih cepat dan lebih murah (better, faster, and cheaper)

Selanjutnya globalisasi yang mampu menembus batas geografis bangsa-bangsa di dunia melahirkan konsep pelayanan public yang good governance di tingkat internasional. Hal itu disebabkan karena menyatunya bangsa-bangsa dalam aturan organisasi dunia. Untuk itu diperlukan kecerdasan suatu pemerintahan yang mampu mengelaborasi potensinya untuk meningkatkan kemampuan birokrasi dalam merespon dan melaksanakan fungsinya dikaitkan dengan tuntutan kualitas yang semakin deras. Perkembangan teknologi informasi turut menghantarkan suatu gagasan/ide untuk diketahui dan secara cepat dan murah. Pengetahuan yang tepat terhadap harapan dan kebutuhan masyarakat pada dasarnya dapt memberikan implikasi terhadap kemauan meningkatkan kompetensi menggali potensi dan cara baru untuk meningkatkan pelayanan.